Home » , » Potensi Zakat Untuk Kesejahteraan Umat

Potensi Zakat Untuk Kesejahteraan Umat

Written By STAI Pelita Bangsa on Sabtu, 03 Juni 2017 | 7:53 PM

Kuliah Umum Ekonomi Syariah (KUES) ZISWAF
Potensi Zakat Untuk Kesejahteraan Umat

Sabtu, 03 Juni 2017
STAI PELITA BANGSA Bekasi


Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia, terutama terfokus kepada pengabdian dakwah tentang Ekonomi Islam pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2017 Kelompok Studi Ekonomi Syariah Sharia Economic forum Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Bangsa (KSEI Serum STAI PB). Alhamdulillah telah selesai melaksanakan agenda kuliah umum ekonomi syariah yang mengusung tema “Potensi Zakat Untuk Kesejahteraan Umat”.  Dimana pada kesempatan kali ini KSEI Serum kehadiran seorang  ahli ekonomi islam beliau adalah sekjen III Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) periode 2011-2015. Dalam penyampaian materi kali ini beliau memaparkan banyak sekali tentang fakta-fakta yang terdapat dalam ruang lingkup zakat yang dihadapi oleh Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim. Dimulai dengan regulasi yang ada saat ini pada lembaga zakat yang dinaungi oleh Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS, sebagai langkah optimalisasi lembaga  amil zakat  nasional yang meliputi provinsi, kabupaten/ kota, dan kecamatan setempat. Dimana tertera dalam “ KMA NOMOR 333 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBANTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)”  terkait perijinan dan pengoprasian lembaga amil zakat. Dalam konteks ini beliau mengungkapkan bahwa yang memiliki peran penting dalam pengembangan zakat kepada masyarakat ialah LAZ daerah dimana dapat menjangkau masyarakat secara luas.Dimana  LAZ daerah bertindak sebagai operator yang menerima dan menyalurkan dana zakat harus memiliki data musatahik dan muzaki yang update, hal ini terkait pengoptimalan dalam pemungutan dan pengalokasian zakat agar dapat terselenggaranya optimalisasi zakat dalam lingkungan masyarakat daerah setempat, sedangkan BAZNAZ memiliki peran sebagai regulator dan operator dalam artian ini BAZNAS memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan pengoptimalan dana zakat oleh LAZ daerah yang meilputi Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan,  dengan tujuan Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011)

Adapun kelanjutan dari tujuan diatas maka terdapat 5 agenda nasional zakat yaitu Sosialisasi dan edukasi zakat; Penguatan kelembagaan pengelola (amil) zakat;Optimalisasi pendayagunaan zakat; Penguatan regulasi pengelolaan zakat ; dan Sinergi. Kemudian ada point yang tidak termasuk dalam agenda nasional zakat ialah Tidak ada sanksi bagi orang yang wajib zakat tetapi tidak mau berzakat. Dalam pemaparan kali ini beliau mengasumsikan bahwa sanksi telah diterapkan kepada muzaki yang tidak mau membayar zakat maka tidak perlu ada kajian terkait potensi  zakat untuk kesejahteraan umat, karena jika sanksi ini sudah berlaku maka tiadk akan banyak muzaki yang mangkir untuk membayar zakat karena takut terkena sanksi dan dapat disimpulkan bahwa bagitu besar harta zakat yang terkumpul yang dapat dialokasikan sebagai pendapatan negara untuk sosial, kemudian yang kedua Juga tidak dimasukkannya zakat sebagai pengurang pajak langsung (tax credit). Yang ada hanya zakat sebagai pengurang penghasil kena pajak (tax deductable).

Selanjutnya ialah proyeksi penghimpunan zakat, dimana zakat memiliki nominal yang tinggi dalam penghimpunan dana antara Zakat Infak dan Sodaqoh (ZIS), pada tahun 2016 dana zakat perorangan mencapai Rp. 284.775. 964. 586. Sedangkan untuk perolehan zakat lembaga mencapai Rp. 72.354.281.978. dengan total perolehan dari dan zakat perorangan dan lembaga ialah Rp. 459.172.253282 .  Sumber Data BAZNAS (2016)

Kemudian proyaeksi pertumbuhan muzaki dimana terdapat 5 provinsi dengan muzaki tertinggi pada tahun 2016, yaitu: Jawa Barat berada diposisi pertama dengan jumlah muzaki 20.973; kemudian diposisi kedua ada Jawa Timur dengan jumlah muzaki 16.217 dan diposisi ketiga yaitu provinsi DKI Jakarta dengan jumlah muzaki 11.558; dan disusul oleh NTB dengan jumlah muzaki 10.541 ; dan diposisi kelima yaitu provinsi Riau dengan jumlah muzaki 8.755. jika telah diketahui jumlah muzaki terbanyak diprovinsi mana saja maka adapula jumlah mustahik terbanyak di 5 provinsi diantaranya: Riau dengan jumlah mustahik 17.557; kemudian Jawa Timur yang memiliki jumlah muzaki terbanyak kedua yaitu dengan jumlah mustahiknya 13.177; disusul NTB dengan jumlah mustahik 11.067; dan diposisi keempat barulah Jawa Barat dengan jumlah mustahik 8.338 dan diposisi kelima ada Gorontalo dengan jumlah mustahik 7.614. (diambil dari data update SIMBA BAZNAS samapai dengan Agustus 2016)

Setelah terdapat pemaparan terhadap beberapa data yang ada dalam ruang lingkup Zakat di Indonesia kemudian langkah selanjutnya untuk mengoptimalkan zakat di Indonesia ialah dengan menyusun strategi pengembangan zakat, sehingga zakat memiliki prospek kedepan. Adapun laju tingkatan prospek zakat kedepan sebagai berikut : diawali dengan Konsolidasi Kelembagaan zakat dengan Koordinator BAZNAS dan LAZ, kemudian Peningkatan harapan publik dari pemantafaatan kelembagaan zakat; kemudian meningkatkan Sinergi dengan kelembagaan lain seperti KNKS (Sektor sosial masuk didalamnya).

Sebagai para pegiat ekonomi islam dimana saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia terutama lingkungan sekitar kami, kami menyadari kebanyakan masyarakat sekitar kami mengenal dalam zakat, yang hanya terlintas ialah zakat tahunan pada bulan Ramadhan yaitu zakat fitrah, pedahal bukan hanya itu zakat itu meliputi beberapa jenis, ada zakat fitrah, mal, profesi, pertanian bahkan peternakan. Maka sudah menjadi tugas para pegiat ekonomi islam memperkenalkan secara bertahap kepada masyarakat terkait pentingnya zakat, dan perlahan mengikis kebiasaan untuk mengabaikan bayar zakat.

Bekasi, 03 Juni 2017
Oleh : Andi Suhandi (15160120122)
(Mahasiswa Semester 4 Ekonomi Syariah)
STAI PELITA BANGSA
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !